salam bloger.kita baca-baca lagi yuk.
sekarang kita bahas yang namanya E-goverment... lebih fokusnya mau bahas official web kota bogor. kita mulai dari pengertian konsep E-govermentnya dulu ya..
Konsep E-Governance
E-Government, menurut definisi yang sudah diberikan, relatif merupakan terma umum. Paling tidak, definisi e-government meliputi 3 aras, yaitu pemerintah, media, dan publik pengakses (warganegara). Dalam implementasi hariannya, e-government ternyata melibatkan banyak pihak. Pemerintah bukan lagi merupakan satu-satunya provider informasi produk kebijakan. Pihak-pihak lain dari kalangan civil society pun terlibat.
Organisasi-organisasi baik yang dibentuk pemerintah maupun voluntary masyarakat ikut terlibat di dalam proses e-government. Muncullah kemudian istilah e-governance. Mengenai konsep governance (pemerintahan), Robert O. Keohane dan Josep S. Nye menyatakannya sebagai suatu konsep yang mengimplementasikan aspek lembaga dan proses-prosesnya, baik formal maupun informal, yang membimbing ataupun membatasi aktivitas kelompok secara umum.
Pemerintah merupakan pusat organisasi yang bertindak dengan otoritas dan mengkresi aturan-aturan formal.[3] Sementara itu, konsep pemerintahan tidak mesti harus dilakukan pemerintah. Firma-firma pribadi, firma-firma asosiasi, LSM, ataupun asosiasi LSM, semua dapat saja terlibat di dalamnya bersama dengan badan-badan pemerintah untuk membentuk pemerintahan; terkadang, meski tanpa kewenangan formal. E-governance, sebab itu, menjadi perluasan dari konsep e-government.
Jika e-governent menghendaki pemerintah sebagai satu-satunya produsen informasi, maka e-governance memperluas peran tersebut ke level organisasi di civil society. Ini tentu saja memiliki kesulitannya sendiri, terutama bagi pemerintah. Utamanya dalam melakukan sinkronisasi kebijakan mereka. Namun, fenomena e-governance inilah yang sesungguhnya tengah real di tengah masyarakat Indonesia kini.
E-Government, menurut definisi yang sudah diberikan, relatif merupakan terma umum. Paling tidak, definisi e-government meliputi 3 aras, yaitu pemerintah, media, dan publik pengakses (warganegara). Dalam implementasi hariannya, e-government ternyata melibatkan banyak pihak. Pemerintah bukan lagi merupakan satu-satunya provider informasi produk kebijakan. Pihak-pihak lain dari kalangan civil society pun terlibat.
Organisasi-organisasi baik yang dibentuk pemerintah maupun voluntary masyarakat ikut terlibat di dalam proses e-government. Muncullah kemudian istilah e-governance. Mengenai konsep governance (pemerintahan), Robert O. Keohane dan Josep S. Nye menyatakannya sebagai suatu konsep yang mengimplementasikan aspek lembaga dan proses-prosesnya, baik formal maupun informal, yang membimbing ataupun membatasi aktivitas kelompok secara umum.
Pemerintah merupakan pusat organisasi yang bertindak dengan otoritas dan mengkresi aturan-aturan formal.[3] Sementara itu, konsep pemerintahan tidak mesti harus dilakukan pemerintah. Firma-firma pribadi, firma-firma asosiasi, LSM, ataupun asosiasi LSM, semua dapat saja terlibat di dalamnya bersama dengan badan-badan pemerintah untuk membentuk pemerintahan; terkadang, meski tanpa kewenangan formal. E-governance, sebab itu, menjadi perluasan dari konsep e-government.
Jika e-governent menghendaki pemerintah sebagai satu-satunya produsen informasi, maka e-governance memperluas peran tersebut ke level organisasi di civil society. Ini tentu saja memiliki kesulitannya sendiri, terutama bagi pemerintah. Utamanya dalam melakukan sinkronisasi kebijakan mereka. Namun, fenomena e-governance inilah yang sesungguhnya tengah real di tengah masyarakat Indonesia kini.
Manfaat e-Government
Tanpa mengecilkan arti dari beragam contoh
definisi yang telah dipaparkan sebelumnya, setidak-tidaknya ada tiga
kesamaan karakteristik dari setiap definisi e-Government, yaitu
masing-masing adalah :
Merupakan suafu mekanisme interaksi baru (modern), antara pemerintah dengan masyarakat dan kalangan lain yang berkepentingan (stakeholder); dimana Melibatkan penggunaan teknologi informasi (terutama internet): dengan tujuan Memperbaiki mutu (kualitas) pelayanan yang selama berjalan.
Merupakan suafu mekanisme interaksi baru (modern), antara pemerintah dengan masyarakat dan kalangan lain yang berkepentingan (stakeholder); dimana Melibatkan penggunaan teknologi informasi (terutama internet): dengan tujuan Memperbaiki mutu (kualitas) pelayanan yang selama berjalan.
Secara
jelas dua negara besar gang terdepan dalam mengimplementasikan konsep
e-Government, yaitu Amerika dan dan Inggris melalui Al Gore dan bony
Blair, telah secara jelas dan terperinci menggambarkan manfaat yang
diperoleh dengan diterapkannya konsep e-Government bagi suatu negara,
antara lain:
- Memperbaiki kualitas pelayanan pemerintah kepada stakeholdernya (masyarakat, kalangan bisnis, dan industri) terutama dalam hal kinerja efektivitas dan efisiensi di berbagai bidang kehidupan bernegara
- Meningkatkan transparansi, kontrol, dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka penerapan konsep Good Corporate Governance;
- Mengurangi secara signifikan total biaya administrasi. relasi, dan interaksi yang dikeluarkan pemerintah maupun stakeholdernya untuk keperluan aktivitas sehari-hari;
- Memberikan peluang bagi pemerintah untuk mendapatkan sumbersumber pendapatan baru melalui interaksinya dengan pihak-pihak yang berkepentingan; dan
- Menciptakan suatu lingkungan masyarakat baru yang dapat secara cepat dan tepat menjawab berbagai permasalahan yang dihadapi sejalan dengan berbagai perubahan global dan trend yang ada serta
- Memberdayakan masyarakat dan pihak-pihak lain sebagai mitra pemerintah dalam proses pengambilan berbagai kebijakan publik secara merata dan demokratis.
Dengan
kata lain, negara-negara maju memandang bahwa implementasi e-Government
yang tepat akan secara signifikan memperbaiki kualtiasa kehidupan
masyarakat di suatu negara secara khusus, dan masyarakat dunia secara
umum. Oleh karena itu. impementasinya di suatu negara selain tidak dapat
ditunda-tunda, harus pula dilaksanakan secara serius, dibawah suatu
kepemimpinan dan kerangkan pengembangan yang holistik, yang pada
akhirnya akan memberikan/mendatangkan keunggulan kompetitif secara
nasional.
Pemicu Utama e-Government
Dilihat dari sejarahnya, konsep e-Government berkembang karena adanya 3(tiga) pemicu (driveis) utama, yaitu :
- Era globalisasi yang datang lebih cepat dari yang diperkirakan telah membuat isu-isu semacam demokratisasi, hak asasi manusia, hukum, transparansi, korupsi, civil society, good corporate governance; perdagangan bebas, pasar terbuka, dan lain sebagainya menjadi hal-hal utama yang harus diperhatikan oleh setiap bangsa jika yang bersangkutan tidak ingin diasingkan dan pergaulan dunia. Daiam format ini, pemerintah harus mengadakan reposisi terhadap peranannya di dafam sebuah negara, dari yang bersifat internal dan fokus terhadap kebutuhan dalam negeri, menjadi lebih berorientasi kepada eksternal dan fokus kepada bagaimana memposisikan masyarakat dan negaranya di dalam sebuah porgaulan global. Jika dahulu di dalam sebuah negara kekuasaan lebih berpusat pada sisi pemerintahan (supply side), sehingga tuntutan masyarakat terhadap kinerja pemerintahannya menjadi semakin tinggi (karena untuk dapat bergaul dengan mudah dan efektif dengan masyarakat negara lain, masyarakat di sebuah negara harus memiliki sebuah lingkungan yang kondusif dimana hal ini merupakan tanggungjawab pemerintah).
- Kemajuan teknologi informasi (Komputer dan telekomunikasi) terjadi sedemikian pesatnya sehingga data, informasi, dan pengetahuan dapat diciptakan dengan teramat sangat cepat dan dapat segera disebarkan ke seluruh lapisan masyarakat di berbagai belahan duni dalam hitungan detik. Hal ini berarti bahwa setiap individu di berbagai negara di dunia dapat saling berkomunikasi secara langsung kepada siapapun yang dikehendaki tanpa dibutuhkan perantara (mediasi} apapun. Tentu saja buah dari ternoiogi ini akan sangat mempengaruhi bagaimana pemerintah di nnasa modern harus bersikap dalam melayani masyarakatnva, karena banyak aspek-aspek dan fungsi-fungsi pemerintah konvensional yang secara tidak langsung telah diambil alih oleh masyarakatnya sendiri (misalnya masalah pers, sosial, agama, pendidikan; kesehatan, dan lain sebagainya) karena adanya teknologi ini. Inilah alasan lain mengapa pemerintah bersangkutan dapat secara benar dan efektif rnereposisikan peranan dirinya.
- Meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat di dunia tidak terlepas dari semakin membaiknya kinerja industri di dunia tidak terlepas dari semakin membaiknya kinerja industri swasta dalam melakukan kegiatan ekonominya. Keintiman antara masyarakat (sebagai pelanggan) dengan petaku ekonomi (padagang, investor, perusahaan, dan lain-lain) telah membuat terbentunya sebuah standard pelayanan yang semakin membaik dari waktu ke waktu. Percepatan peningkatan kinerja di sektor swasta ini tidak diikuti dengan pecepatan yang sama di sektor publik, sehingga masyarakat dapat mehhat adanya kepincangan dalam standard kualitas pemberian pelayanan. Dengan kata lain, secara tidak langsung tuntutan masyarakat agar pemerintah meningkatkan kinerjanya semakin tinggi; bahkan jika terbukti terjadirya penyimpangan-penyimpanan dalam pengelolaan uang rakyat, masyarakat tidak segan-segan untuk mengevaluasi kinerja pemerintah melalui demonstrasi atau jalur-jalur lainnya.
setelah kita sedikit tahu mengenai konsep dari E-goverment selanjutnya kita langsung jalan jalan ke oficial web Kota Bogor tercinta..
hha,
hha,
langsung aja http://www.kotabogor.go.id/.
ya, betul... kita sebagai pengunjung di sajiakn beragam public informasi mengenai pemerintaha di kota bogor mulai dari dinas pendidikan, dinas kesehatan, jasa marga, informasi pariwisata dan ragam budaya yang berada di kota bogor.
saya sebagai warga kota bogor yang baik tentu merasa terbantu. kita tidak harus mendatangi dinas-dinas tersebut atau atribut pemerintahan untuk mendapatkan informasi.
:)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar